HASIL QUICK COUNT PILPRES DI LUAR NEGRI

Warga Indonesia di sejumlah kota di luar negeri telah melakukan pencoblosan untuk Pilpres 2014. Hasil perhitungan cepat atau quick count pada Pemilihan presiden (Pilpres) sudah dibeberkan. Di Arab Saudi, pasangan nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) diberitakan menang 75 persen.

Sedangakan kubu Prabowo-Hatta meraih 25 persen suara. Pelaksanaan Pilpres 2014 Arab Saudi digelar di Jeddah, pada Jumat (4/7).

“Kabar kemenangan ini saya dapatkan dari Wakil Rektor Universitas Paramadina Ir Widjayanto MPP. Kami gembira sebab hasil ini adalah awal yang baik,” kata anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Yuddy Chrisnandi dilansir BeritaSatu.com di Jakarta, Sabtu 5 Juli 2014 seperti dilansir Liputan6.

ELSID MEMPREDIKSI PRABOWO HATTA MENANG DI JAWA BARAT

Prediksi mengenai pasangan capres yang akan unggul di Jawa Barat terus mengemuka. Lembaga Studi Demokrasi Indonesia (elSid), memprediksi pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan mendulang suara terbanyak di Jawa Barat dibandingkan dengan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Koordinator elSid, Darwin Siddiq mengatakan, pihaknya telah mengkaji kedua pasangan capres dan cawapres tersebut. Dari hasil kajiannya tersebut, muncul kesimpulan pasangan Prabowo-Hatta akan memenangkan perolehan suara di Jawa Barat dengan angka 55-60 persen.
"Sedangkan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, kami prediksikan akan memperoleh suara di Jawa Barat sebesar 35-48 persen," ujarnya kepada wartawan dalam jumpa pers, Kamis (3/7) malam.
Menurutnya, prediksi kemenangan yang akan diraih Prabowo-Hatta ini berdasarkan banyaknya dukungan partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Seperti diketahui, ada tujuh parpol yang memberikan dukungan kepada capres nomor urut 1 ini meliputi Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar, PBB, dan Partai Demokrat.
"Selain itu juga, banyak kepala daerah di Jawa Barat yang berasal dari partai pendukung Prabowo-Hatta. Termasuk juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar yang menjadi tim sukses Prabowo-Hatta," ungkapnya.
Lebih besar
Dijelaskannya, raihan suara dari tujuh parpol pendukung Prabowo-Hatta pada pileg lalu akan lebih besar dibandingkan dengan lima parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.
"Dan hasil pileg lalu itu, tidak akan berbeda. Dalam artian, para pemilih partai di pileg lalu akan tetap loyal dan patuh terhadap pilihan yang telah dijatuhkan parpol untuk pilpres ini," terang Darwin.
Di tempat yang sama, peneliti elSid, Tatang Rustandi menyatakan, Prabowo-Hatta juga memiliki kedekatan emosional dengan Jawa Barat. Mereka berdua pernah berkiprah di Jawa Barat dan hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi pasangan nomor urut 1 ini.
"Sedangkan pasangan nomor urut 2, dinilai tidak dekat dengan warga Jawa Barat. Dengan banyaknya ormas di Jawa Barat, kemungkinan akan netral. Namun adanya kedekatan emosional ini menjadi keuntungan bagi Prabowo-Hatta untuk menarik simpati warga Jawa Barat," tambahnya.
Selain itu, para pemilih pemula di Jawa Barat sangat banyak dan menjadi peluang untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan kajian dari eLSid, pemilih pemula di Jawa Barat sangat menggandrungi pemimpin yang tegas.
"Dengan kondisi tersebut, maka Prabowo-Hatta kami prediksikan akan mendapatkan dukungan dari pemilih pemula di Jawa Barat," tandasnya

Pemipih Pemula Di Kota Bandung Kemungkinan Banyak Pilih PRABOWO- HATTA

Pemilih pemula di Kota Bandung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 diprediksi tidak akan golput. Mereka akan menggunakan hak suaranya untuk memilih salah satu dari dua kandidat pasangan capres-cawapres.
Anggota Setgab Pemenangan Prabowo-Hatta di Kota Bandung, Edwin Senjaya bahkan meyakini, pemilih pemula di Kota Bandung akan memilih pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta. Ia beralasan, visi dan misi Prabowo-Hatta merupakan yang paling realistis dan bisa diterima para pemilih pemula.
"Target kami Prabowo-Hatta dapat meraih 60 persen suara di Kota Bandung. Untuk pemilih pemula kami belum tahu datanya berapa, tapi kami targetkan 70 persen dari total pemilih pemula memilih Prabowo-Hatta," jelas Edwin kepada wartawan disela acara diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Kosgoro'57 Kota Bandung, di rumah makan d'Palm, Jln. Lombok, Sabtu (5/7/14).
Soal visi misi yang dapat diterima pemilih pemula itu, Edwin menyebut salah satunya yaitu masalah ekonomi kreatif. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu dinilai Edwin sangat peduli terhadap perkembangan ekonomi kreatif di dalam negeri.
"Tahun ini, pemilih pemula tidak akan golput. Karena kandidat yang ‎​ada mewakili golongan mereka. Sekarang muncul pembahasan pembercayaan ekonomi kreatif dan isu ini sangat erat kaitannya dengan anak muda. Dan pasangan nomor 1 memiliki konsep yang jelas dalam bidang itu," jelas Edwin.
Ditanya soal hal lainnya yang dapat meyakinkan pemilih pemula untuk memberikan suaranya kepada Prabowo-Hatta, Edwin menuturkan pendekatan yang dilakukan sudah sangat tepat. Penampilan yang ditonjolkan oleh Prabowo-Hatta, dapat menarik perhatian dan simpati pemilih pemula.
"Paparan visi misi bisa mempengaruhi. Dan tugas kami sebagai tim, yaitu meyakinkan

TIM PEMENANG JOKOWI JK MERASA DI ZOLIMI

Kubu capres cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jawa Barat kembali meng­aku dizalimi pada Pemilihan Umum Presiden 2014. Ini seiring ditemukannya aksi black campaign melalui selebaran yang menjelek-jelekkan Jokowi-JK di wilayah Sumedang.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat Pasangan Jokowi-JK, Tubagus Hasanudin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan serangan black campaign oleh orang tertentu. Menurutnya, selebaran yang menjelek-jelekkan Joko Widodo dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang.
"Selebaran tersebut berisi fitnah terhadap Jokowi, di antaranya menyebut keterlibatan Jokowi pada kasus korupsi Transjakarta. Kami mengetahuinya saat pelaku menyebarkan selebaran itu di sekitar Cadas Pangeran Sumedang, tadi pagi (kemarin, red)," jelas Tubagus, usai menggelar konsolidasi bersama seluruh unsur partai dan relawan pengusung Jokowi-JK di Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Jumat (27/6).
Meski demikian, pihaknya tidak berhasil menangkap pelaku karena saat tim memergoki aksi, sang pelaku langsung kabur. "Pelaku berhasil lolos tetapi kita mendapatkan bukti buktinya," katanya.
Tubagus mengatakan, aksi kampanye hitam memang selalu terjadi, tidak hanya masalah selebaran, tetapi juga peredaran tabloid Obor Rakyat di Jawa Barat. Hingga saat ini, katanya, pihaknya telah mengumpulkan sekitar 28.000 eksemplar tabloid Obor Rakyat yang beredar di masyarakat.
Namun demikian, untuk mengantisipasi, saat ini pihaknya telah meluncurkan tabloid Obor Maslahat Rahmatan Lil'alamin yang akan menyosialisasikan Joko Widodo-JK. Upaya ini, lanjutnya, untuk menetralisasi kampanye hitam terhadap Jokowi-JK.
Tubagus juga menyayangkan indikasi pengerahan PNS dan perangkat desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar untuk mendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo-Hatta. Bahkan, Tubagus mengaku menemukan upaya politik uang dan penggunaan anggaran negara untuk menggiring suara aparatur desa.
"Itu terjadi pada Selasa, 24 Juni 2014 lalu, saat perangkat desa dikumpulkan. Saat itu, Gubernur (Ahmad Heryawan, red) mengatakan, kepala desa yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta akan memperoleh dana kadeudeuh sebesar Rp 2 juta," katanya.
Tubagus pun mengaku menemukan undangan melalui pesan singkat telepon seluler dari salah satu Kementerian Agama Kanwil Jabar kepada jajaran di bawahnya. Dalam pesan singkat itu, disebutkan bagi kepala desa yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres akan memperoleh dana kadeudeuh.
"Kami sangat menyayangkan ini. Sesuai aturan, kepala daerah silakan saja menjadi tim sukses, tapi jangan menggunakan kekuasaan," katanya.
Meski demikian, pihaknya belum berniat melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu. "Saat ini kami tidak akan melaporkan, tapi tunggu saatnya nanti," katanya

JOKOWI Di Minta Selesaikan Dulu Jakarta Bukan Menyalonkan Jadi Presiden

Partai Gerindra masih tetap menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyelesaikan tugasnya sampai 2018."Jokowi bilang sendiri akan menyelesaikan tugasnya di Jakarta," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. 

Menjelang Pemilihan Presiden 2014 nama Joko Widodo terus melambung untuk menjadi calon presiden. Beberapa survei mengunggulkan Jokowi di atas Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo.

Kalau pun Jokowi akhirnya maju sebagai calon presiden, kata Fadli, Gerindra akan menghormati keputusan tersebut. Itu adalah hak Jokowi dan partai pengusung dan dijamin oleh konstitusi.

"Tapi karena kami yang mendukung dan membawa dia ke Jakarta, kami ingin Jokowi membuat 'Jakarta baru' dulu," kata Fadli.

Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyatakan secara tersirat siap bersaing dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 mendatang. 

"Janji kami membuat 'Jakarta baru' bersama PDI Perjuangan. Sekarang masih 'Jakarta lama'," kata Fadli.

RIZIEQ SYIHAB PANTAS JADI CALON PRESIDEN 2014

Dalam Musyawarah Nasional Front Pembela Islam (FPI) ke-3 di Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, terbuka agenda untuk mendorong Rizieq Syihab jadi calon presiden pada Pemilu 2014. Suara pencalonan Ketua DPP FPI itu sudah ramai sejak musyawarah dibuka oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali pada Kamis, 22 Agustus malam lalu.

Sejumlah tokoh agama yang hadir pada acara tersebut terang-terangan mencalonkan Rizieq.

Seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Cholil Ridwan dan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Moh Al Khotot. "Tokoh yang paling pas untuk menjadi Presiden Indonesia 2014-2019 adalah Habib Rizieq," kata Ketua MUI Cholil Ridwan, saat memberikan sambutan.

Keinginan pencalonan itu tidak bisa serta-merta dilakukan dengan modal yang dimiliki FPI saat ini. Sebab, kata Cholil, FPI harus mengubah alur pergerakan dari organisasinya ke arah politik. "Itu jika ingin dakwah lancar, ibadah lapang," katanya.

Menurut dia, jika hal itu dilakukan FPI dan Rizieq
 benar mau maju sebagai calon presiden, maka ia kemungkinan mendapat dukungan dari umat Islam. "Insya Allah kalau Habib Rizieq mau maju, semua umat Islam di Indonesia akan mendukung," katanya.

Cholil menjelaskan, untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia harus ditempuh dengan cara menjadi pemimpin negara. Hal tersebut meniru cara Rasulullah SAW, ketika menjadi pemimpin di Madinah.  "Kalau ingin menegakkan syariat harus jadi pemimpin, melalui gerakan politik," katanya sembari menambahkan datang ke Munas FPI atas nama pribadi.

Adapun Al Khotot berpandangan, Rizieq memiliki tingkat popularitas tinggi jika dibanding dengan calon-calon presiden saat ini. "Saya yakin jika nama dia diikutsertakan, maka tingkat popularitasnya mencapai 30 persen. Apalagi jika disandingkan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali sangat cocok," katanya.

Rizieq enggan menanggapi wacana tersebut
 dengan alasan tidak punya kendaraan politik. "Saya belum bermimpi ke arah sana, kendaraannya saja tidak ada," kata dia. Sedangkan Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk Rizieq. "Asalkan memenuhi ketentuan, ada kendaraan politik yang cukup," katanya.

Pemilu 2014 Tarik Mantan Birokrat Ke Pusaran Politik

Daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (23/8). Selain diramaikan caleg dari kalangan politisi murni dan artis, pemilu kali ini juga makin diramaikan kalangan mantan birokrat. Mereka yang selama ini berkutat dalam urusan pemerintahan dan menjadi mitra legislatif, kini mencoba peruntungan untuk menjadi legislator yang memiliki fungsi pengawasan (monitoring), anggaran (budgeting), dan legislasi. 

Bisakah mereka memainkan peran barunya di pusaran politik tersebut? Atau justru mereka hanya akan terjebak dalam pusaran politik yang justru tidak bisa membawa perubahan positif apa-apa. 

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, terjadinya fenomena tersebut karena politik dianggap menarik dan cukup berkuasa dibandingkan hanya menjadi seorang birokrat. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena saat ini orang ingin berkuasa. Sehingga politik kekuasaan ini terlihat menarik menurut beberapa kalangan. Bahkan para birokrat pun tertarik untuk mengikuti bursa lima tahunan ini.

Menurut Siti, fenomena tersebut baru terjadi pada bursa pemilu kali ini. Sejak pemilu langsung pada tahun 1999 hingga 2009 fenomena ini belum terjadi. Pada tiga kali pemilu langsung, hanya kalangan artis, pengusaha, profesional, dan media yang terjun dalam dunia politik. Namun pada pemilu 2014 ini, kalangan birokrat pun ikut tertarik.

Dikatakan Siti, jika dihitung dari saat demokrasi tahun 1998 dan pemilu tahun 1999, tidak terlihat adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang tertarik di partai politik. Bahkan pada pemilu 2004 dan 2009 juga tidak terlihat. Fenomena tersebut baru terlihat pada pemilu tahun ini.

"Saya melihat fenomena ini semakin memperjelas, bahwa ternyata dengan demokrasi yang kita laksanakan sejak tahun 1999, telah memunculkan partai ekstrem yang cukup menggoda, baik bagi artis, pengusaha, profesional, bahkan media. Ada ketertarikan dari berbagai kalangan, termasuk saat ini kalangan birokrat," kata Siti, Jumat (23/8).

Ditegaskan Siti, saat ini orang ingin berkuasa. Dengan menjadi seorang politikus dianggap bisa berkuasa, karena menjadi legislator. Sementara saat menjadi birokrat mereka hanya sebagai eksekutor saja. "Ternyata politik ini menarik. Karena bisa dibilang adanya politik kekuasaan. Orang itu ingin berkuasa. Dengan politik itu, kepentingan kekuasannya bisa diwujudkan. Mereka bisa mengeksekusi melalui regulasi, pengawasan. Gejala politik itu ternyata menarik. Karena orang bisa berkuasa," ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan jika birokrat itu juga politikus. Sehingga seorang birokrat yang beralih ke legislatif, hanya berganti baju saja, yakni dari eksekutor menjadi legislator. Tetapi legislatif tentunya lebih berkuasa karena mereka yang merumuskan sebuah undang-undang. Berdasarkan ilmu politik kontemporer, menunjukan legislatif lebih digdaya dibandingkan eksekutif.

Tetapi, jika melihat sisi positifnya, maka perpindahan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan legislatif. Sebab selama ini, meski telah didukung dengan adanya staf ahli kemampuan para wakil rakyat dianggap masih kurang.

"Sebetulnya dalam konteks itu, misalnya sekda (sekretaris daerah) menjadi anggota dewan cukup bagus, karena SDM anggota dewan di parlemen perlu ditingkatkan kualitasnya. Ketika harus berurusan dengan rancangan undang-undang menyangkut berbagai bidang seperti tata ruang dan tata kota, diperlukan keahlian. Dampak positifnya begitu," ucapnya.

Seperti diketahui, beberapa birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri untuk menjadi caleg. Salah satunya yakni mantan Sekda DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, yang telah mengundurkan diri sejak April 2013, karena mencalonkan diri sebagai caleg DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin juga mengundurkan diri dan mengikuti bursa caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra. 

Mantan Walikota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan, yang telah pensiun juga sebelumnya akan bertarung sebagai caleg DPRD DKI dengan nomor urut 6 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta IX. Namun, di detik-detik akhir namanya dicoret dari daftar calon legislatif DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, karena dinilai telah melanggar persyaratan administrasi. Pasalnya, Djoko Ramadhan hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya. Selain itu, dirinya juga belum menyerahkan form BB 4. Selain itu, Syukri Bey yang telah pensiun dari PNS dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI juga tercatat sebagai caleg DPR RI nomor 1 dari Partai Gerinda dengan dapil Sumatera Barat II. 

PILPRES DAN PILEG JADI PRIORITAS APBD 2014

Agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menjadi salah satu program prioritas pada APBD 2014. Hal itu sebagaimana fokus pembahasan dalam Kebijakan Umum Anggran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2014 Kota Cimahi. 

"Di antara isu strategis yang menjadi fokus pembicaraan pada KUA PPAS 2014, menyangkut agenda Pemilu 2014, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg)," ungkap Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Hery Antasari di Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (14/8).

Dikatakan, agenda pemilu yang menjadi isu strategis tersebut, dalam bentuk partisipasi aktif untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu, di antaranya dengan memberikan alokasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Penganggaran tersebut, tambahnya, sekadar untuk mendukung alokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun mengenai lokasi anggarannya, masih harus dibahas di DPRD Kota Cimahi.

Isu strategis lainnya yang juga menjadi prioritas pembahasan pada KUA PPAS 2014 di antaranya pengelolaan aset daerah, program Pusat Ekonomi Lokal (PEL), dan pembangunan infrastruktur kota. "Program PEL dan infrastruktur kota, itu sudah pasti merupakan isu strategis yang menjadi prioritas program pada APBD 2014 nanti," tandas Hery.

Sementara Wali Kota Cimahi, Hj. Atty Suharti menegaskan, KUA PPAS 2014 mengandung misi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Termasuk dalam kaitan dengan pemilihan umum. 

KUA PPAS, lanjut Atty, merupakan dasar penyusunan APBD 2014 yang kini tengah dibahas di DPRD. Misi untuk meningkatkan pelayanan tersebut, antara lain dengan meningkatkan kemudahan pelayanan. Di antaranya melakukan sosialisasi program kebijakan pelayanan publik agar masyarakat mengetahui dan mudah memahami pelayanan.

SYARAT CALON PRESIDEN INDONESIA

Pemilu Presiden 2014 kemungkinan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi DPR belum menyepakati perlu tidaknya UU No 42/2008 diubah.


Setidaknya lima fraksi berpendapat, UU No 42/2008 yang salah satunya mengatur syarat pencalonan presiden-wakil presiden masih relevan dan tidak perlu diubah. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Empat fraksi lain menginginkan UU No 42/2008 diubah. Empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

Perbedaan pendapat itulah yang membuat pembahasan RUU perubahan UU No 42/2008 di Badan Legislatif (Baleg) selama enam masa sidang menemui jalan buntu. Hingga rapat pleno 27 Juni lalu, Baleg memutuskan berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan fraksi.
”Dalam rapat konsultasi Selasa sore, pimpinan menanyakan sikap fraksi-fraksi. Ternyata sikap tiap-tiap fraksi masih sama,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Lantaran tidak ada kesepahaman, pimpinan DPR mengembalikan persoalan RUU Pilpres kepada Baleg yang akan menggelar rapat pleno pekan depan. Jika fraksi-fraksi tetap bersikukuh dengan pendapat masing-masing, kemungkinan besar pembahasan RUU ini tidak akan dilanjutkan.
”Kalau tak bisa ditindaklanjuti, ya, sudah. Semua pihak harus bisa menerima pilpres menggunakan UU lama,” ucap politikus Partai Demokrat tersebut 20 persen kursi.
 
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, memastikan UU No 42/2008 tidak akan diubah. Pasalnya, lima dari sembilan fraksi mengusulkan UU No 42/2008 tidak diubah. ”Kalau diputuskan melalui voting, hampir bisa dipastikan pembahasan perubahan UU Pilpres dihentikan karena yang menolak perubahan lima fraksi,” katanya.

Dengan demikian, Pilpres 2014 tetap menggunakan UU No 42/2008 sebagai acuan. Persyaratan pencalonan presiden-wakil presiden pun sama, yaitu hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh minimal 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif (Pasal 9).

Jika mengacu perolehan kursi DPR tahun 2009, maka hanya Partai Demokrat yang dapat mengusung capres-cawapres sendiri. Partai Demokrat memiliki 148 kursi atau 26,4 persen dari total kursi DPR. Delapan partai politik parlemen harus berkoalisi jika akan mengajukan capres-cawapres.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, menegaskan, fraksinya tetap mengusulkan persyaratan pencalonan presiden diubah dengan mengubah UU No 42/2008. ”Kami masih sama pada pendirian awal, partai politik yang lolos ambang batas parlemen 3,5 persen yang bisa langsung mengusung capres.