Daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (23/8). Selain diramaikan caleg dari kalangan politisi murni dan artis, pemilu kali ini juga makin diramaikan kalangan mantan birokrat. Mereka yang selama ini berkutat dalam urusan pemerintahan dan menjadi mitra legislatif, kini mencoba peruntungan untuk menjadi legislator yang memiliki fungsi pengawasan (monitoring), anggaran (budgeting), dan legislasi.
Bisakah mereka memainkan peran barunya di pusaran politik tersebut? Atau justru mereka hanya akan terjebak dalam pusaran politik yang justru tidak bisa membawa perubahan positif apa-apa.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, terjadinya fenomena tersebut karena politik dianggap menarik dan cukup berkuasa dibandingkan hanya menjadi seorang birokrat. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena saat ini orang ingin berkuasa. Sehingga politik kekuasaan ini terlihat menarik menurut beberapa kalangan. Bahkan para birokrat pun tertarik untuk mengikuti bursa lima tahunan ini.
Menurut Siti, fenomena tersebut baru terjadi pada bursa pemilu kali ini. Sejak pemilu langsung pada tahun 1999 hingga 2009 fenomena ini belum terjadi. Pada tiga kali pemilu langsung, hanya kalangan artis, pengusaha, profesional, dan media yang terjun dalam dunia politik. Namun pada pemilu 2014 ini, kalangan birokrat pun ikut tertarik.
Dikatakan Siti, jika dihitung dari saat demokrasi tahun 1998 dan pemilu tahun 1999, tidak terlihat adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang tertarik di partai politik. Bahkan pada pemilu 2004 dan 2009 juga tidak terlihat. Fenomena tersebut baru terlihat pada pemilu tahun ini.
"Saya melihat fenomena ini semakin memperjelas, bahwa ternyata dengan demokrasi yang kita laksanakan sejak tahun 1999, telah memunculkan partai ekstrem yang cukup menggoda, baik bagi artis, pengusaha, profesional, bahkan media. Ada ketertarikan dari berbagai kalangan, termasuk saat ini kalangan birokrat," kata Siti, Jumat (23/8).
Ditegaskan Siti, saat ini orang ingin berkuasa. Dengan menjadi seorang politikus dianggap bisa berkuasa, karena menjadi legislator. Sementara saat menjadi birokrat mereka hanya sebagai eksekutor saja. "Ternyata politik ini menarik. Karena bisa dibilang adanya politik kekuasaan. Orang itu ingin berkuasa. Dengan politik itu, kepentingan kekuasannya bisa diwujudkan. Mereka bisa mengeksekusi melalui regulasi, pengawasan. Gejala politik itu ternyata menarik. Karena orang bisa berkuasa," ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan jika birokrat itu juga politikus. Sehingga seorang birokrat yang beralih ke legislatif, hanya berganti baju saja, yakni dari eksekutor menjadi legislator. Tetapi legislatif tentunya lebih berkuasa karena mereka yang merumuskan sebuah undang-undang. Berdasarkan ilmu politik kontemporer, menunjukan legislatif lebih digdaya dibandingkan eksekutif.
Tetapi, jika melihat sisi positifnya, maka perpindahan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan legislatif. Sebab selama ini, meski telah didukung dengan adanya staf ahli kemampuan para wakil rakyat dianggap masih kurang.
"Sebetulnya dalam konteks itu, misalnya sekda (sekretaris daerah) menjadi anggota dewan cukup bagus, karena SDM anggota dewan di parlemen perlu ditingkatkan kualitasnya. Ketika harus berurusan dengan rancangan undang-undang menyangkut berbagai bidang seperti tata ruang dan tata kota, diperlukan keahlian. Dampak positifnya begitu," ucapnya.
Seperti diketahui, beberapa birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri untuk menjadi caleg. Salah satunya yakni mantan Sekda DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, yang telah mengundurkan diri sejak April 2013, karena mencalonkan diri sebagai caleg DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin juga mengundurkan diri dan mengikuti bursa caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra.
Mantan Walikota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan, yang telah pensiun juga sebelumnya akan bertarung sebagai caleg DPRD DKI dengan nomor urut 6 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta IX. Namun, di detik-detik akhir namanya dicoret dari daftar calon legislatif DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, karena dinilai telah melanggar persyaratan administrasi. Pasalnya, Djoko Ramadhan hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya. Selain itu, dirinya juga belum menyerahkan form BB 4. Selain itu, Syukri Bey yang telah pensiun dari PNS dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI juga tercatat sebagai caleg DPR RI nomor 1 dari Partai Gerinda dengan dapil Sumatera Barat II.
