Kubu capres cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jawa Barat kembali mengaku dizalimi pada Pemilihan Umum Presiden 2014. Ini seiring ditemukannya aksi black campaign melalui selebaran yang menjelek-jelekkan Jokowi-JK di wilayah Sumedang.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat Pasangan Jokowi-JK, Tubagus Hasanudin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan serangan black campaign oleh orang tertentu. Menurutnya, selebaran yang menjelek-jelekkan Joko Widodo dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang.
"Selebaran tersebut berisi fitnah terhadap Jokowi, di antaranya menyebut keterlibatan Jokowi pada kasus korupsi Transjakarta. Kami mengetahuinya saat pelaku menyebarkan selebaran itu di sekitar Cadas Pangeran Sumedang, tadi pagi (kemarin, red)," jelas Tubagus, usai menggelar konsolidasi bersama seluruh unsur partai dan relawan pengusung Jokowi-JK di Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Jumat (27/6).
Meski demikian, pihaknya tidak berhasil menangkap pelaku karena saat tim memergoki aksi, sang pelaku langsung kabur. "Pelaku berhasil lolos tetapi kita mendapatkan bukti buktinya," katanya.
Tubagus mengatakan, aksi kampanye hitam memang selalu terjadi, tidak hanya masalah selebaran, tetapi juga peredaran tabloid Obor Rakyat di Jawa Barat. Hingga saat ini, katanya, pihaknya telah mengumpulkan sekitar 28.000 eksemplar tabloid Obor Rakyat yang beredar di masyarakat.
Namun demikian, untuk mengantisipasi, saat ini pihaknya telah meluncurkan tabloid Obor Maslahat Rahmatan Lil'alamin yang akan menyosialisasikan Joko Widodo-JK. Upaya ini, lanjutnya, untuk menetralisasi kampanye hitam terhadap Jokowi-JK.
Tubagus juga menyayangkan indikasi pengerahan PNS dan perangkat desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar untuk mendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo-Hatta. Bahkan, Tubagus mengaku menemukan upaya politik uang dan penggunaan anggaran negara untuk menggiring suara aparatur desa.
"Itu terjadi pada Selasa, 24 Juni 2014 lalu, saat perangkat desa dikumpulkan. Saat itu, Gubernur (Ahmad Heryawan, red) mengatakan, kepala desa yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta akan memperoleh dana kadeudeuh sebesar Rp 2 juta," katanya.
Tubagus pun mengaku menemukan undangan melalui pesan singkat telepon seluler dari salah satu Kementerian Agama Kanwil Jabar kepada jajaran di bawahnya. Dalam pesan singkat itu, disebutkan bagi kepala desa yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres akan memperoleh dana kadeudeuh.
"Kami sangat menyayangkan ini. Sesuai aturan, kepala daerah silakan saja menjadi tim sukses, tapi jangan menggunakan kekuasaan," katanya.
Meski demikian, pihaknya belum berniat melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu. "Saat ini kami tidak akan melaporkan, tapi tunggu saatnya nanti," katanya
