JOKOWI Di Minta Selesaikan Dulu Jakarta Bukan Menyalonkan Jadi Presiden

Partai Gerindra masih tetap menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyelesaikan tugasnya sampai 2018."Jokowi bilang sendiri akan menyelesaikan tugasnya di Jakarta," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. 

Menjelang Pemilihan Presiden 2014 nama Joko Widodo terus melambung untuk menjadi calon presiden. Beberapa survei mengunggulkan Jokowi di atas Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo.

Kalau pun Jokowi akhirnya maju sebagai calon presiden, kata Fadli, Gerindra akan menghormati keputusan tersebut. Itu adalah hak Jokowi dan partai pengusung dan dijamin oleh konstitusi.

"Tapi karena kami yang mendukung dan membawa dia ke Jakarta, kami ingin Jokowi membuat 'Jakarta baru' dulu," kata Fadli.

Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyatakan secara tersirat siap bersaing dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 mendatang. 

"Janji kami membuat 'Jakarta baru' bersama PDI Perjuangan. Sekarang masih 'Jakarta lama'," kata Fadli.

RIZIEQ SYIHAB PANTAS JADI CALON PRESIDEN 2014

Dalam Musyawarah Nasional Front Pembela Islam (FPI) ke-3 di Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, terbuka agenda untuk mendorong Rizieq Syihab jadi calon presiden pada Pemilu 2014. Suara pencalonan Ketua DPP FPI itu sudah ramai sejak musyawarah dibuka oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali pada Kamis, 22 Agustus malam lalu.

Sejumlah tokoh agama yang hadir pada acara tersebut terang-terangan mencalonkan Rizieq.

Seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Cholil Ridwan dan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Moh Al Khotot. "Tokoh yang paling pas untuk menjadi Presiden Indonesia 2014-2019 adalah Habib Rizieq," kata Ketua MUI Cholil Ridwan, saat memberikan sambutan.

Keinginan pencalonan itu tidak bisa serta-merta dilakukan dengan modal yang dimiliki FPI saat ini. Sebab, kata Cholil, FPI harus mengubah alur pergerakan dari organisasinya ke arah politik. "Itu jika ingin dakwah lancar, ibadah lapang," katanya.

Menurut dia, jika hal itu dilakukan FPI dan Rizieq
 benar mau maju sebagai calon presiden, maka ia kemungkinan mendapat dukungan dari umat Islam. "Insya Allah kalau Habib Rizieq mau maju, semua umat Islam di Indonesia akan mendukung," katanya.

Cholil menjelaskan, untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia harus ditempuh dengan cara menjadi pemimpin negara. Hal tersebut meniru cara Rasulullah SAW, ketika menjadi pemimpin di Madinah.  "Kalau ingin menegakkan syariat harus jadi pemimpin, melalui gerakan politik," katanya sembari menambahkan datang ke Munas FPI atas nama pribadi.

Adapun Al Khotot berpandangan, Rizieq memiliki tingkat popularitas tinggi jika dibanding dengan calon-calon presiden saat ini. "Saya yakin jika nama dia diikutsertakan, maka tingkat popularitasnya mencapai 30 persen. Apalagi jika disandingkan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali sangat cocok," katanya.

Rizieq enggan menanggapi wacana tersebut
 dengan alasan tidak punya kendaraan politik. "Saya belum bermimpi ke arah sana, kendaraannya saja tidak ada," kata dia. Sedangkan Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk Rizieq. "Asalkan memenuhi ketentuan, ada kendaraan politik yang cukup," katanya.

Pemilu 2014 Tarik Mantan Birokrat Ke Pusaran Politik

Daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (23/8). Selain diramaikan caleg dari kalangan politisi murni dan artis, pemilu kali ini juga makin diramaikan kalangan mantan birokrat. Mereka yang selama ini berkutat dalam urusan pemerintahan dan menjadi mitra legislatif, kini mencoba peruntungan untuk menjadi legislator yang memiliki fungsi pengawasan (monitoring), anggaran (budgeting), dan legislasi. 

Bisakah mereka memainkan peran barunya di pusaran politik tersebut? Atau justru mereka hanya akan terjebak dalam pusaran politik yang justru tidak bisa membawa perubahan positif apa-apa. 

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, terjadinya fenomena tersebut karena politik dianggap menarik dan cukup berkuasa dibandingkan hanya menjadi seorang birokrat. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena saat ini orang ingin berkuasa. Sehingga politik kekuasaan ini terlihat menarik menurut beberapa kalangan. Bahkan para birokrat pun tertarik untuk mengikuti bursa lima tahunan ini.

Menurut Siti, fenomena tersebut baru terjadi pada bursa pemilu kali ini. Sejak pemilu langsung pada tahun 1999 hingga 2009 fenomena ini belum terjadi. Pada tiga kali pemilu langsung, hanya kalangan artis, pengusaha, profesional, dan media yang terjun dalam dunia politik. Namun pada pemilu 2014 ini, kalangan birokrat pun ikut tertarik.

Dikatakan Siti, jika dihitung dari saat demokrasi tahun 1998 dan pemilu tahun 1999, tidak terlihat adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang tertarik di partai politik. Bahkan pada pemilu 2004 dan 2009 juga tidak terlihat. Fenomena tersebut baru terlihat pada pemilu tahun ini.

"Saya melihat fenomena ini semakin memperjelas, bahwa ternyata dengan demokrasi yang kita laksanakan sejak tahun 1999, telah memunculkan partai ekstrem yang cukup menggoda, baik bagi artis, pengusaha, profesional, bahkan media. Ada ketertarikan dari berbagai kalangan, termasuk saat ini kalangan birokrat," kata Siti, Jumat (23/8).

Ditegaskan Siti, saat ini orang ingin berkuasa. Dengan menjadi seorang politikus dianggap bisa berkuasa, karena menjadi legislator. Sementara saat menjadi birokrat mereka hanya sebagai eksekutor saja. "Ternyata politik ini menarik. Karena bisa dibilang adanya politik kekuasaan. Orang itu ingin berkuasa. Dengan politik itu, kepentingan kekuasannya bisa diwujudkan. Mereka bisa mengeksekusi melalui regulasi, pengawasan. Gejala politik itu ternyata menarik. Karena orang bisa berkuasa," ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan jika birokrat itu juga politikus. Sehingga seorang birokrat yang beralih ke legislatif, hanya berganti baju saja, yakni dari eksekutor menjadi legislator. Tetapi legislatif tentunya lebih berkuasa karena mereka yang merumuskan sebuah undang-undang. Berdasarkan ilmu politik kontemporer, menunjukan legislatif lebih digdaya dibandingkan eksekutif.

Tetapi, jika melihat sisi positifnya, maka perpindahan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan legislatif. Sebab selama ini, meski telah didukung dengan adanya staf ahli kemampuan para wakil rakyat dianggap masih kurang.

"Sebetulnya dalam konteks itu, misalnya sekda (sekretaris daerah) menjadi anggota dewan cukup bagus, karena SDM anggota dewan di parlemen perlu ditingkatkan kualitasnya. Ketika harus berurusan dengan rancangan undang-undang menyangkut berbagai bidang seperti tata ruang dan tata kota, diperlukan keahlian. Dampak positifnya begitu," ucapnya.

Seperti diketahui, beberapa birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri untuk menjadi caleg. Salah satunya yakni mantan Sekda DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, yang telah mengundurkan diri sejak April 2013, karena mencalonkan diri sebagai caleg DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin juga mengundurkan diri dan mengikuti bursa caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra. 

Mantan Walikota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan, yang telah pensiun juga sebelumnya akan bertarung sebagai caleg DPRD DKI dengan nomor urut 6 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta IX. Namun, di detik-detik akhir namanya dicoret dari daftar calon legislatif DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, karena dinilai telah melanggar persyaratan administrasi. Pasalnya, Djoko Ramadhan hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya. Selain itu, dirinya juga belum menyerahkan form BB 4. Selain itu, Syukri Bey yang telah pensiun dari PNS dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI juga tercatat sebagai caleg DPR RI nomor 1 dari Partai Gerinda dengan dapil Sumatera Barat II. 

PILPRES DAN PILEG JADI PRIORITAS APBD 2014

Agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menjadi salah satu program prioritas pada APBD 2014. Hal itu sebagaimana fokus pembahasan dalam Kebijakan Umum Anggran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2014 Kota Cimahi. 

"Di antara isu strategis yang menjadi fokus pembicaraan pada KUA PPAS 2014, menyangkut agenda Pemilu 2014, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg)," ungkap Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Hery Antasari di Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (14/8).

Dikatakan, agenda pemilu yang menjadi isu strategis tersebut, dalam bentuk partisipasi aktif untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu, di antaranya dengan memberikan alokasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Penganggaran tersebut, tambahnya, sekadar untuk mendukung alokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun mengenai lokasi anggarannya, masih harus dibahas di DPRD Kota Cimahi.

Isu strategis lainnya yang juga menjadi prioritas pembahasan pada KUA PPAS 2014 di antaranya pengelolaan aset daerah, program Pusat Ekonomi Lokal (PEL), dan pembangunan infrastruktur kota. "Program PEL dan infrastruktur kota, itu sudah pasti merupakan isu strategis yang menjadi prioritas program pada APBD 2014 nanti," tandas Hery.

Sementara Wali Kota Cimahi, Hj. Atty Suharti menegaskan, KUA PPAS 2014 mengandung misi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Termasuk dalam kaitan dengan pemilihan umum. 

KUA PPAS, lanjut Atty, merupakan dasar penyusunan APBD 2014 yang kini tengah dibahas di DPRD. Misi untuk meningkatkan pelayanan tersebut, antara lain dengan meningkatkan kemudahan pelayanan. Di antaranya melakukan sosialisasi program kebijakan pelayanan publik agar masyarakat mengetahui dan mudah memahami pelayanan.

MUNGKINKAH FARHAT ABBAS MENJADI PRESIDEN ?

Perlahan tapi pasti, pencalonan Farhat Abbas sebagai calon presiden muda Indonesia mulai mendapat dukungan dari banyak orang di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah followernya yang terus bertambah (saat tulisan ini dibuat lebih dari 148.500 follower) dan tweet-tweet dari followernya yang bernada positif mendukung Farhat Abbas sebagai presiden muda RI.
Pertambahan follower dan tanggapan positif dari tweeps bukan datang tiba-tiba, tapi berkat kedewasaan Farhat Abbas dalam berpolitik dan memainkan isu-isu populer untuk meraih simpati dan dukungan, berbeda jauh dengan Farhat Abbas sebelumnya yang lebih kontroversial dan memancing permusuhan, antara lain dengan mengkritik Ahok tentang nomor cantik plat-plat mobil DKI Jakarta.
Farhat Abbas mempopulerkan hastag #akuindonesia dengan menyebutkan nama-nama kota/daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai-sampai Timor Leste pun disebutkan oleh Farhat Abbas, sehingga tweeps yang berada di daerah yang disebutkan merasa senang, hal ini sekaligus menunjukan Farhat Abbas peduli dan concern masalah-masalah di daerah di seluruh Indonesia.
Farhat Abbas juga mengaku sebagai fans berat JKT48, dan beberapa kali memention akun twitter milik personil JKT48 antara lain @nabilahJKT48, @cindyJKT48 dll. Hal ini membuat fans-fans JKT48 menjadi senang, bersimpati dan memberikan dukungan kepada Farhat Abbas sebagai presiden muda RI 2014. Ada baiknya jika Farhat mau mendapat lebih banyak fans dan pendukung, ia harus mengaku sebagai fans berat Fatin Shidqia Lubis, dijamin Fatinistic berbondong-bondong akan mendukung Farhat Abbas sebagai presiden muda RI.

Sebagai bentuk keseriusan Farhat Abbas maju dalam pencapresan RI, dan tanggapan media terhadap keseriusan tersebut, yang ingin mengetahui pandangan-pandangan, gagasan-gagasan dan program-programnya apabila Farhat Abbas mau rakyat Indonesia memilihnya sebagai presiden, maka Metro TV melalui acara Mata Najwa mengundang Farhat Studio pada tanggal 19 July 2013 dengan tema ‘Presiden Muda Masa Depan’.

Akankah Farhat Abbas tampil maksimal dan mampu membuat rakyat Indonesia yang menonton acara Mata Najwa bersimpati seperti para tweeps yang minta di follback oleh Farhat, atau justru sebaliknya, Farhat Abbas akan menjadi bulan-bulanan Najwa Shihab seperti yang pernah terjadi pada Rhoma Irama yang saking groginya berhadapan dengan host Najwa Shihab sampai lupa melepas kacamata hitamnya di studio Metro TV yang berada di dalam ruangan.

SEDIKIT CALON PRESIDEN LEBIH BAIK KATA SURYA PALOH

  Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menilai, aturan presidential threshold (PT) dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden sudah tepat. Menurut Surya, semakin dikit calon presiden maka semakin baik untuk menyaring capres terbaik.

"Aturan 20 bahkan 25 persen cukup bagus. Kalau rendah, nanti kalau misalnya 12 partai mampu mencapainya, maka semua partai bisa ajukan capres. Ini bisa semakin kacau. Semakin sedikit calon presiden semakin baik," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Menurut dia, seleksi capres seharusnya memang tidak mudah. Begitu juga dalam seleksi calon legislatif (caleg). Partai Nasdem yang merupakan partai baru itu tak khawatir dengan peraturan tersebut.

"Memilih presiden sebagai putra terbaik bangsa, tidak dengan syarat yang mudah. Caleg saja sudah mempunyai pendidikan. Rakyat membutuhkan presiden yang lebh efektif mengantar kesejahteraan dan kemakmuran, yang mengedepakan moralitas dan profesionalitas," ujarnya.

Dalam Pasal 9 UU Pilpres menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres bisa diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi di parlemen minimal 20 persen dan jumlah suara secara nasional minimal 25 persen.

Ada lima fraksi yang menolak UU Pilpres direvisi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara, empat fraksi lainnya mendukung revisi UU Pilpres yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Partai Nasdem yang juga menjadi peserta Pemilu 2014, mendukung sikap partai yang menolak revisi UU Pilpres.

"Seharusnya pemikiran Paprol jangan kepentingan partainya saja tapi kepentingan nation. Saya sepakat dengan sikap Golkar, PDIP dan Demokrat," kata Surya.

Adapun, partai yang mendukung revisi tersebut menilai aturan saat ini menghambat partai-partai kecil yang hendak mengajukan capres. Sebut saja Partai Gerindra yang sudah jauh hari mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Demikian pula Partai Hanura yang sudah deklarasi akan mengusung Wiranto.

BURSA CALON PRESIDEN SEMAKIN RAMAI

Semua orang semakin merasakan dinamika tahun politik dengan mulainya partai-partai politik menampilkan sosok tokoh yang akan ditampilkan sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Terakhir kita melihat Partai Hati Nurani Rakyat yang mengusung pasangan Wiranto dan Hary Tanoesudibjo sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Munculnya nama Wiranto dan Hary Tanoe melengkapi nama-nama yang sudah lebih diusung partai yang lain. Sebelum ini yang sudah gencar menampilkan capresnya adalah Partai Golkar yang mengusung Aburizal Bakrie, Partai Gerakan Indonesia Raya yang menjagokan Prabowo Subianto, dan Partai Amanat Nasional yang menawarkan Hatta Rajasa.

Dua partai besar Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum secara resmi memunculkan capres yang akan mereka usung. Partai Demokrat hari Minggu ini baru akan mengumumkan kriteria capres yang mereka usung.

Partai Demokrat memilih jalan untuk menggelar konvensi guna mendapatkan capres yang diingini. Konvensi Partai Demokrat terbuka untuk calon dari dalam maupun dari luar partai. Untuk itulah mereka kemudian menyusun kriteria bagi mereka yang ingin menjadi capres dari partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa nama dari luar yang sudah mengindikasikan untuk menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik adalah Gita Wiryawan, Dahlan Iskan, Mahfud Md, Djoko Santoso, dan Jumhur Hidayat. Sementara dari dalam partai nama terakhir yang coba dimunculkan adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo.

Akan halnya PDI Perjuangan, selama ini mereka bersikukuh untuk memajukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Namun setelah tiga kali berturut-turut kalah dalam pemilihan presiden, sangatlah tidak cerdas apabila Megawati dipaksakan untuk menelan pil pahit yang keempatkalinya.

Apalagi sekarang ini Megawati tidak memiliki pendamping yang bisa "melindungi" dirinya ketika harus menghadapi tekanan politik. Kepergian Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas membuat Megawati ibaratnya kehilangan satu sayapnya.

Untuk itu PDI Perjuangan merencanakan untuk mempercepat rapat koordinasi nasional guna menetapkan siapa yang akan menggantikan Megawati sebagai capres PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mempunyai satu nama baru yang sekarang sedang menjadi "darling" masyarakat, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Seperti biasa keputusan PDI Perjuangan berada di tangan Megawati. Yang kita tunggu, apakah PDI Perjuangan sungguh-sungguh menginginkan calonnya memenangi pemilihan presiden ataukah mereka bersikukuh dengan calon yang "itu-itu lagi"?

Semua parpol tentunya bertujuan untuk meraih kekuasaan. Untuk itulah setiap parpol harus menemukan sosok yang memang dekat dengan hati para pemilih, bukan hanya sekadar memaksakan preferensinya sendiri.

Pada akhirnya pada pemilihan presiden nanti yang menentukan adalah rakyat pemilih, bukan parpol. Kita tidak mungkin memaksakan nama yang bukan pilihan dari rakyat. Kita harus mau menyadari bahwa rakyat memiliki logikanya sendiri.

Itulah yang harus bisa dibaca oleh parpol. Mereka harus bisa memahami logika masyarakat. Hanya dengan itu, maka parpol mempunyai potensi untuk bisa memenangi pemilihan presiden kelak.

Partai Demokrat mencoba untuk melakukan hal itu. Konvensi yang mereka akan lakukan dimaksudkan untuk mendekatkan calon mereka dengan para pemilih. Sekarang tinggal, apakah konvensi itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari calon yang dekat dengan hati rakyat  atau sebenarnya hanya menjadi alat legitimasi atas calon yang sudah mereka persiapkan.

Satu yang menjadi persoalan besar Partai Demokrat, mereka tidak lagi mempunyai calon yang sekuat SBY. Semua nama yang mereka miliki sekarang ini tidak memiliki pamor dan kedekatan dengan hati rakyat seperti halnya SBY.

Dengan jumlah pemilih baru dan pemilih muda yang besar, peluang bagi pemimpin baru dan muda untuk terpilih sebagai presiden jauh lebih kuat. Para pemilih tahu tidak suka lagi dengan yang namanya "4L", "lu lagi...lu lagi..."

Untuk itu semua parpol yang akan mengusung capresnya pada pemilu mendatang harus menemukan sosok baru yang memang menjanjikan. Kita butuh pemimpin baru yang segar, cerdas, dan memiliki karakter yang kuat untuk bisa membawa Indonesia mampu menghadapi tantangan zaman yang lebih berat.

HASIL QUICK COUNT KABUPATEN PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH 2013

Hari ini 6 juli 2013 akan dilaksanakannya pemilihan Bupati Parigi Moutong yang sudah di jadwalkan oleh KPU setempat
inilah calon Bupati dan wakilnya serta no urutnya:
1. Taswin Borman dan Kemal Toana (TB-KT)
2. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai (SABAR)
3. M.Alwalunsyah Pasau dan Iskandar Ilimullah (ASLI)
4. Moh Nur Dg. Rahmatu dan Usman Yamin (NURANI)

 Untuk hasil QUICK COUNT PILKADA PARIGI MOUTONG

No urut 1. 0 Suara
No urut 2 0 Suara
No urut 3 0 Suara
No urut 4 0 Suara

Hasil quick Count Pilkada Parigi Moutong tunggu update pada waktuunya.

SYARAT CALON PRESIDEN INDONESIA

Pemilu Presiden 2014 kemungkinan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi DPR belum menyepakati perlu tidaknya UU No 42/2008 diubah.


Setidaknya lima fraksi berpendapat, UU No 42/2008 yang salah satunya mengatur syarat pencalonan presiden-wakil presiden masih relevan dan tidak perlu diubah. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Empat fraksi lain menginginkan UU No 42/2008 diubah. Empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

Perbedaan pendapat itulah yang membuat pembahasan RUU perubahan UU No 42/2008 di Badan Legislatif (Baleg) selama enam masa sidang menemui jalan buntu. Hingga rapat pleno 27 Juni lalu, Baleg memutuskan berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan fraksi.
”Dalam rapat konsultasi Selasa sore, pimpinan menanyakan sikap fraksi-fraksi. Ternyata sikap tiap-tiap fraksi masih sama,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Lantaran tidak ada kesepahaman, pimpinan DPR mengembalikan persoalan RUU Pilpres kepada Baleg yang akan menggelar rapat pleno pekan depan. Jika fraksi-fraksi tetap bersikukuh dengan pendapat masing-masing, kemungkinan besar pembahasan RUU ini tidak akan dilanjutkan.
”Kalau tak bisa ditindaklanjuti, ya, sudah. Semua pihak harus bisa menerima pilpres menggunakan UU lama,” ucap politikus Partai Demokrat tersebut 20 persen kursi.
 
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, memastikan UU No 42/2008 tidak akan diubah. Pasalnya, lima dari sembilan fraksi mengusulkan UU No 42/2008 tidak diubah. ”Kalau diputuskan melalui voting, hampir bisa dipastikan pembahasan perubahan UU Pilpres dihentikan karena yang menolak perubahan lima fraksi,” katanya.

Dengan demikian, Pilpres 2014 tetap menggunakan UU No 42/2008 sebagai acuan. Persyaratan pencalonan presiden-wakil presiden pun sama, yaitu hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh minimal 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif (Pasal 9).

Jika mengacu perolehan kursi DPR tahun 2009, maka hanya Partai Demokrat yang dapat mengusung capres-cawapres sendiri. Partai Demokrat memiliki 148 kursi atau 26,4 persen dari total kursi DPR. Delapan partai politik parlemen harus berkoalisi jika akan mengajukan capres-cawapres.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, menegaskan, fraksinya tetap mengusulkan persyaratan pencalonan presiden diubah dengan mengubah UU No 42/2008. ”Kami masih sama pada pendirian awal, partai politik yang lolos ambang batas parlemen 3,5 persen yang bisa langsung mengusung capres.

PENGAMAT : PELUANG WIRANTO MENJADI PRESIDEN SANGAT KECIL

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto telah menyatakan diri maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden 2014 mendatang, dengan menggandeng pengusaha yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo, untuk mendampingi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Pensiunan jenderal angkatan darat itu mengatakan dirinya bersama Hary Tanoe siap mengambil peran untuk memimpin perubahan di Indonesia.

Wiranto mengatakan berkomitmen menjaga toleransi kehidupan bersama antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas yang berbeda keyakinan.

“Kami ini merupakan pasangan yang dapat merajut perbedaan etnik dan agama. Pasangan kami juga merupakan refleksi dari semangat toleransi di antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pasangan kami ini juga menyatukan perbedaan antar generasi dan profesi untuk saling melengkapi. Pasangan kami ini juga memelopori keberanian dan ketegasan dalam mengambil sikap untuk pengabdian. Kesemuanya itu benar-benar dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia,” ujarnya pada Selasa (2/7).

Wiranto, yang pernah menjabat sebagai panglima militer saat kepemimpinan mantan presiden Soeharto, mengatakan berbagai isu miring seputar dirinya, diantaranya terkait soal tudingan sebagai dalang kerusuhan Mei 1998 dan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Leste, tidak akan menyurutkan niatnya untuk bertarung dalam pemilihan presiden 2014.

Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, latar belakang yang berbeda antara dirinya dengan Wiranto, bukan menjadi penghalang dirinya untuk mendampingi Wiranto sebagai calon wakil presiden Partai Hanura.

“Dengan melihat latar belakang kami yang berbeda, dimana bapak Wiranto memiliki latar belakang militer, sedangkan saya berlatar belakang ekonomi dan bisnis, akan saling melengakapi. Sehingga merupakan satu sinergi yang maksimal untuk memimpin bangsa ini,” ujarnya.

Hary mengklaim bahwa meski dirinya adalah pemilik Media Nusantara Citra (MNC) Group yang mencakup stasiun televisi RCTI, Global TV dan MNC TV; koran Sindo; portal berita okezone.com; radio Sindo Trijaya FM dan beberapa media lainnya, namun dirinya berkomitmen untuk tetap menjaga independensi pemberitaan dan komposisi iklan di Group MNC.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ibramsyah, kepada VOA mengatakan, berbagai survei menunjukkan pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo tidak mempunyai keterpilihan yang menonjol untuk maju dalam pemilihan presiden 2014. Apalagi menurutnya, Hary Tanoesoedibjo adalah orang baru di dunia politik.

“Setelah pemilu legislatif 2014 nanti, itu konstelasi akan berubah total. Apalagi dengan sistem presidential treshold 20%, itu keliatannya Hanura tidak akan bisa sendiri. Dua partai pun tidak akan cukup (untuk mencalonkan capres-cawapres), mungkin tiga atau lima partai. Jadi Hanura harus segera ubah strategi politiknya nanti (setelah pemilu legislatif),” ujarnya.

Sementara itu, terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diduga melibatkan Wiranto saat menjabat sebagai panglima militer, Wakil Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG) Choirul Anam meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meneliti rekam jejak calon-calon presiden dan wakil presiden sebelum maju dalam pencalonan 2014 mendatang.

“KPU harus jeli melihat pencalonan ini. Secara substansi Wiranto tidak layak. Ada satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste yang disebut Comissions of Truth and Friendship (Komisi Kebenaran dan Persahabatan, CTF) yang mengatakan harus ada pertanggungjawaban dari Wiranto melalui mekanisme pengadilan (terkait kasus dugaan pelanggaran HAM pasca jajak pendapat 1999),” ujarnya.

“Sampai sekarang nggak ada mekanime itu. Bisa dibayangkan jika Wiranto terpilih, bisa ditangkap dia kalau ke luar negeri. Gugatan internasional dibawah Serious Crime Unit  (SCU) meminta pengadilan ulang. Kalau Indonesia nggak mau mengadili ulang, dia akan diancam melalui mekanisme internasional. Itu memungkinkan.

PPP BELUM TUNJUK CAPRES

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau ikut-ikutan melakukan deklarasi calon presiden yang diusung partai berlambang Kabah tersebut.
Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, partainya akan fokus terlebih dulu pada Pemilu legislatif sebelum menyampaikan resmi bakal calon presidennya.
“Kalau pileg PPP peroleh hasil jauh lebih baik dari 2009 maka akan jadi modal 2014. Jadi kita cari modal dulu, bukan sesumbar saya misalnya akan jadi capres (calon presiden). PPP tahu dirilah. Kita cari modal besar,” demikian disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu siang (3/7).
Suryadharma mengatakan, penetapan bakal calon presiden dipilih melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas). Saat ini, PPP sedang menjajaki para kader partainya dan luar partai yang berpotensi dimajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Memang saat ini sudah ada pimpinan parpol yang deklarasikan dirinya capres atau cawapres untuk Pemilu 2014. Itu adalah hak parpol yang bersangkutan. Bagi PPP sampai hari ini belum menetapkan siapa yang diusung capres atau cawapres 2014 yang akan datang,” kata Suryadharma yang juga Menteri Agama tersebut.
Sementara untuk membekali para calon legislatifnya, PPP sendiri kata dia sedang mengumpulkan para bakal caleg di hotel Atlet Century untuk merumuskan upaya pemenangan pada Pemilu 2014. “Siapa (capres) belum kami kaji secara khusus,” kata dia lagi.

CSIS MERILIS 12 KANDIDAT CALON PRESIDEN 2014

Centre for Strategic and Internasional Studies merilis 12 nama kandidat calon presiden 2014. Survei ini dilakukan pada 16-24 Januari 2012 dengan melibatkan 2.117 responden yang dipilih melalui random sampling, mulai tingkat kabupaten sampai dengan rumah tangga dan individu di 23 provinsi.

"Preferensi masyarakat untuk calon presiden dipengaruhi oleh penilaian terhadap kinerja Presiden SBY sebagaiincumbent dan juga figur-figur penopang koalisinya," kata Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips Vermonte dalam diskusi "Prospek Pilpres 2014: Figur Inclumbent yang Lemah, Figur Oposisi Menjadi Alternatif?" di Kantor CSIS, Jakarta Barat, Rabu 15 Februari 2012.

Berdasarkan popularitas, Megawati menduduki peringkat pertama yakni 91,6%, disusul Jusuf Kalla 84%, dan Wiranto 73,9%. "Prabowo Subianto 65,9%, Hamengkubuwono X 62%, Ani Yudhoyono 62%, dan Aburizal Bakrie 61,4%.

Bila koresponden diberikan pertanyaan bila pemilihan presiden diadakan hari ini, Megawati mendapat dukungan 10% pemilih, sementara Prabowo disokong 6,7% pemilih.

"Sementara figur-figur yang diasosiasikan dengan partai koalisi atau incumbentmendapat dukungan yang lebih rendah," ungkapnya.

Berikut 12 nama kandidat calon presiden 2014 versi CSIS:
1.Megawati
2.Prabowo Subianto
3.Jusuf Kalla
4.Aburizal Bakrie
5.Hamengkubuwono X
6.Ani Yudhoyono
7.Hatta Rajasa
8.Hidayat Nurwahid
9.Mahfud MD
10.Wiranto
11.Dahlan Iskan
12.Anas Urbaningrum

"Sementara itu, nama Puan Maharani, Soekarwo, Pramono Edhie, Anies Baswedan, Sri Mulyani, Surya Paloh, dan Djoko Suyanto mendapat dukungan di bawah 2 persen.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendaftar ada 26 tokoh yang sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di ajang pemilihan presiden mendatang.

WIRANTO DAN HARY TANOESODIBDJO DEKLARASIKAN CALON DAN WAKIL PRESIDEN

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya mendeklarasikan pasangan Wiranto dan Hary Tanoesodibdjo (HT) sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014.

Deklarasi ini dilakukan di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, bersamaan dengan penutupan pembekalan Caleg Partai Hanura, Selasa (2/7/2013).

"Saya bersyukur dipertemukan dengan tokoh muda Bapak Hary Tanoesoedibjo untuk berdampingan mengusung perubahan. Saya dan Pak Hary Tanoesoedibjo telah mengambil keputusan sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 yang akan datang," kata Wiranto disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Mantan Panglima TNI ini yakin pasangan dirinya dengan HT sebagai pasangan ideal yang memadukan figur militer dan sipil pengusaha. "Saya memimpin organisasi militer selama 35 tahun mendampingi tiga presiden,” ujarnya.

Sementara HT, kata Wiranto, adalah pengusaha sukses yang memahami ekonomi dan militer. Menurut Wiranto hal ini merupakan perpaduan yang saling melengkapi.

"Kami mohon doa restu dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kami mendeklarasikan pasti maju Indonesia. Pasangan sehati untuk memajukan Indonesia," tandasnya.